Mataram-NTB, 2 November 2023 – Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, hadir dalam sebuah kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur, Mataram. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Tim Program dan Mekanisme Kerja Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam mengidentifikasi materi yang relevan untuk panduan pelaksanaan pengawasan DPD RI.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Miq Gite menyambut para anggota DPD RI yang hadir di NTB dengan penuh kebanggaan. Ia menilai penyelenggaraan FGD ini sebagai langkah yang penting dalam menjalankan peran dan fungsi DPD RI sebagai lembaga pengawas di daerah.
Miq Gite, yang akrab disapa, menjelaskan bahwa dalam proses pembahasan evaluasi peraturan daerah (perda) di tingkat pusat, unsur DPD memiliki peran yang sangat penting. “DPD inilah yang menjadi unsur penguat inspirasi daerah, yang tertuang dalam perda, untuk diperjuangkan,” ujar Miq Gite.
NTB, sebagai provinsi kepulauan dengan potensi laut yang besar, memiliki tantangan khusus dalam menjaga keberlanjutan ekosistem lautnya. Miq Gite menegaskan komitmen NTB dalam melindungi sumber daya lautnya, termasuk dari masalah seperti illegal fishing. Ia juga berharap bahwa DPD RI dapat mendukung aspirasi-aspirasi daerah, terutama terkait dengan kawasan laut, seperti perlindungan terumbu karang dan hutan mangrove.
“Kawasan laut adalah harapan masa depan kita, dan dengan keberlanjutan ekosistem seperti terumbu karang dan mangrove, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) akan menjadi lebih sehat di masa yang akan datang,” pungkasnya.
Kegiatan FGD ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Wakil Ketua MPR RI, Ketua Koordinator Panitia Musyawarah DPD RI, anggota DPD RI perwakilan NTB, akademisi, mahasiswa, serta undangan lainnya. Dalam diskusi ini, mereka menjelajahi berbagai isu dan potensi yang berkaitan dengan peran DPD RI dalam pembangunan daerah.