Mataram – Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu peserta penting dalam Rakor Pengelolaan Sampah yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rakor tersebut dihadiri oleh beberapa pemimpin daerah termasuk Pj. Gubernur DKI, Pj. Wali Kota Bekasi, Pj. Walikota Bandung, Pj. Bupati Banyumas, serta beberapa Walikota lainnya.
Rakor ini diadakan dalam rangka Rencana Aksi Penguatan Pengawasan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan meningkatkan sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMD dalam pengelolaan sampah.
Salah satu poin penting yang dibahas dalam rakor adalah partisipasi daerah yang telah mengoperasikan pabrik RDF/SRF (Refuse Derived Fuel/Solid Recovered Fuel) serta Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) dalam pengelolaan sampah. Hal ini mencerminkan upaya serius dalam mengatasi masalah pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
Pj. Gubernur NTB dalam pidatonya menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menjadikan pengelolaan sampah sebagai program prioritas. Hal ini dimulai dengan mengintegrasikannya sebagai salah satu Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB yang bertajuk “NTB Asri dan Lestari.”
Beliau juga mengungkapkan bahwa saat ini, pabrik Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) RDF di NTB sudah beroperasi dan telah bekerjasama dengan pihak PLN sebagai off-taker (pembeli) produk RDF. Ini adalah langkah konkret dalam menjalankan konsep ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah.
Pj. Gubernur NTB juga menekankan bahwa pengelolaan sampah di NTB telah mengalami industrialisasi yang beragam. Hal ini mencakup berbagai aspek pengelolaan sampah, termasuk proses daur ulang dan produksi energi dari sampah.
Dalam penutupannya, Pj. Gubernur NTB menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB memiliki komitmen penuh untuk terus menjadikan pengelolaan sampah sebagai program prioritasnya. Upaya ini sejalan dengan visi NTB untuk menjadi daerah yang bersih, hijau, dan berkelanjutan. Melalui partisipasi dalam Rakor KPK, Pj. Gubernur NTB berharap dapat berkontribusi positif dalam upaya bersama mengatasi masalah pengelolaan sampah di Indonesia.