Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu dari tujuh wilayah provinsi di Indonesia yang sedang mengalami perkembangan ekonomi yang menjanjikan. PJ Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, dengan penuh syukur, melihat tren perekonomian provinsi ini terus menunjukkan tanda-tanda menggembirakan. Menurut beliau, pencapaian ini tercermin dalam dua indikator makro yang baru-baru ini dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Oktober dan November.
Indikator pertumbuhan ekonomi triwulan III menggembirakan, dengan pertumbuhan sebesar 5,91 persen tanpa sektor pertambangan dan 1,58 persen jika sektor pertambangan dimasukkan. Meskipun pertumbuhan ekonomi NTB masih berada di bawah rata-rata nasional, hal ini patut disambut dengan positif. Sebab, di triwulan sebelumnya, provinsi ini mengalami kontraksi ekonomi, sehingga perbaikan signifikan pada triwulan ketiga ini adalah kabar gembira.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di NTB, seperti yang tercatat dalam hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023, hanya sebesar 2,80 persen, jauh di bawah tingkat pengangguran nasional sebesar 5,32 persen. Dengan kata lain, NTB memiliki tingkat pengangguran terendah nomor 4 di seluruh Indonesia. Kondisi ketenagakerjaan yang positif ini tercermin dalam peningkatan jumlah pekerja penuh dan pekerja paruh waktu, yang menjadi indikator nyata bahwa perekonomian NTB sedang mengalami perbaikan yang signifikan.
Miq Gita, yang juga dikenal dengan sebutan “Miq Gite,” mengungkapkan optimisme terhadap kelanjutan perbaikan ekonomi NTB. Beliau menyoroti beberapa langkah yang ditempuh untuk mewujudkannya. Salah satunya adalah konsolidasi belanja pemerintah, yang diharapkan mampu menjadi stimulus bagi perbaikan ekonomi dan menciptakan peluang kerja. Dalam hal ini, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mampu memenuhi kebutuhan wajib seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, program pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, serta program-program afirmasi untuk mendukung Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Pemerintah Provinsi NTB juga mendorong kabupaten, kota, hingga desa untuk mengambil langkah serupa dalam meningkatkan kontribusi belanja pemerintah terhadap perbaikan ekonomi. Ini merupakan langkah yang sangat penting dalam memperkuat perekonomian NTB.
Selain itu, kerjasama intensif dengan pemerintah pusat juga menjadi prioritas, dengan tujuan agar NTB dipilih sebagai lokasi kegiatan nasional. Hal ini akan menciptakan efek berlipat yang mampu menggerakkan ekonomi NTB secara signifikan. Hasilnya terlihat dalam hasil Sakernas Agustus 2023, di mana sektor industri olahan, jasa pendidikan, akomodasi, makanan, dan minuman mencatat peningkatan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja.
Ketiga, peningkatan produktivitas masyarakat menjadi prioritas. Melalui kebijakan afirmasi, pemerintah NTB berupaya meningkatkan kapasitas manajemen, kualitas produksi, dan produktivitas petani, nelayan, peternak, pedagang, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu bentuk implementasi yang mencolok adalah program “Jumat Salam” dan “Jumat Blondong,” yang menunjukkan dukungan pemerintah dalam meningkatkan produktivitas masyarakat desa melalui pembelian produk lokal.
Dengan serangkaian upaya kolaboratif ini, NTB memiliki alasan untuk merasa optimis. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan tingkat pengangguran yang rendah adalah bukti nyata dari komitmen NTB untuk berkontribusi pada visi “Indonesia Emas 2045.” Gubernur Miq Gita menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa provinsi ini akan terus menghadirkan perubahan positif dan memberikan kontribusi signifikan pada perjalanan menuju Indonesia Emas 2045.