*Mataram, NTB* – Pemerintah Provinsi NTB terus menghadirkan upaya nyata dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, menjadikan daerah ini sebagai lingkungan yang ramah dan nyaman bagi semua lapisan masyarakat. Penjabat Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi, menjelaskan langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah dalam sebuah Talk Show bertajuk “Isu Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan” di Barrent’s Space pada 10 November 2023.
Dalam acara tersebut, Bunda Lale, panggilan akrab Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi, tidak hanya menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi NTB namun juga menawarkan Pendopo Timur Gubernur NTB sebagai tempat diskusi terkait isu kekerasan perempuan dan anak.
“Jika berkenan nanti, saya jadikan pendopo timur sebagai tempat kita diskusi terkait permasalahan kekerasan perempuan dan anak,” ungkap Bunda Lale, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini.
Bunda Lale juga memaparkan langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemprov NTB untuk memutus rantai permasalahan kekerasan perempuan dan anak, baik di satuan pendidikan maupun di masyarakat. Salah satunya adalah rencana optimalisasi pembentukan sekolah ramah anak.
“Nanti saya minta kepada NGO dan stakeholders terkait untuk melakukan pemetaan sebagai dasar kita membuat rencana aksi,” tuturnya. Hal ini menunjukkan keterlibatan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan perempuan dan anak.
Selain itu, TP PKK NTB berencana mempercepat implementasi Peraturan Menteri Kemendikbudristek nomor 46 tahun 2023 dan Peraturan Menteri Agama yang belum banyak diketahui masyarakat. Bunda Lale juga mengungkap bahwa Pemprov NTB, melalui TP PKK NTB, sedang membentuk Forum Koordinasi Perlindungan Anak sebagai upaya konkret dalam memutus mata rantai permasalahan tersebut.
“Pemerintah tak tidur. Kita setiap saat membahas ini (isu kekerasan terhadap perempuan dan anak),” tegasnya. Pernyataan ini menekankan komitmen penuh dan keterlibatan aktif pemerintah dalam menangani isu kekerasan perempuan dan anak, menjadikan langkah-langkah ini sebagai bagian integral dari pembangunan daerah yang inklusif dan aman bagi semua warganya.