Mataram – Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, telah menegaskan kesiapannya untuk mengawal program pemerintah pusat dalam menjaga stabilitasi harga beras di NTB. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB, yang berlangsung pada Senin, 13 November 2023, di ruang kerjanya.
“NTB siap kawal program pemerintah pusat dan menjaga stabilisasi harga pangan,” ujar Gubernur Miq Gite, sapaan akrabnya.
Pertemuan ini bukan hanya sebagai forum diskusi, tetapi juga sebagai wadah untuk menyatukan komitmen antara Penjabat Gubernur Miq Gite dan TPID NTB dalam menjaga stabilitas harga beras dan meningkatkan produktivitas pertanian. Dalam arahannya, Miq Gite memberikan langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh ke depan untuk memastikan NTB tetap menjadi lumbung pangan nasional.
“Kedepan NTB harus terus mempertahankan pada komponen harga, ketersediaan pangan, dan mekanisme kerja Bulog NTB,” jelas Miq Gite kepada Tim TPID.
Pemerintah pusat juga turut hadir dalam mendukung stabilitas harga beras di NTB melalui sejumlah program. Salah satunya adalah bantuan pangan sebesar 10 kg per Kepala Keluarga (KPM) setiap bulan, yang diperoleh oleh sekitar 603 ribu warga NTB secara gratis. Selain itu, pemenuhan kebutuhan beras di pasar-pasar dilakukan melalui Program Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) dan pasar murah di desa-desa.
Menanggapi kebutuhan akan stok beras yang memadai, Bulog NTB telah menyalurkan sekitar 8.700 ton beras setiap bulan, mencakup sekitar 19 persen dari konsumsi masyarakat NTB yang mencapai 45.000 ton beras setiap bulan. Melalui rapat koordinasi terbatas, Presiden memerintahkan agar bantuan pangan dilanjutkan hingga Desember 2023 dan dilanjutkan kembali dari Januari hingga Juni 2024. Keputusan ini diambil karena dinilai efektif dalam menahan kenaikan harga beras di pasar.
Dengan dilanjutkannya bantuan pangan, ketersediaan stok dihitung ulang di Bulog Provinsi NTB. Saat ini, Bulog memiliki stok beras sebanyak 15.775 ton. Jika dikeluarkan sejumlah 8.700 ton setiap bulan, stok ini diharapkan cukup hingga akhir Desember 2023.
Pemerintah pusat juga meminta agar bantuan pangan terus dilanjutkan untuk menjaga stabilitas harga di tahun politik dan mengantisipasi penundaan panen hingga Mei 2024 akibat pengaruh El Niño, seperti yang diperkirakan oleh Badan Pangan Nasional.
Untuk mengantisipasi kebutuhan tambahan, pertimbangan penambahan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari provinsi lain ke NTB diajukan. Penambahan ini dianggap realistis mengingat panen di NTB diprediksi akan mundur 2 bulan menjadi bulan Mei 2024. Stok CBP tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bantuan pangan gratis, pemenuhan stok pasar, dan Gerakan Pasar Murah di desa-desa.
Penjabat Gubernur Miq Gite menekankan bahwa program pusat dan daerah harus didukung bersama. Ia menyatakan bahwa program-program ini sangat baik untuk menjaga inflasi dan kondusifitas daerah, terutama di tahun politik.
“Program pusat dan daerah kita harus sama dan didukung, program-program ini baik untuk menjaga inflasi dan kondusifitas daerah terlebih di tahun politik ini,” tutup Miq Gite.
Dengan komitmen bersama dan langkah-langkah konkret yang diambil, NTB semakin kokoh sebagai lumbung pangan nasional yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia.